Dasar Hukum

1.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3.Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Berita Daerah provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 92).